JAKARTA, iNews.id, - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Satu Bangsa mengajak para aktor dan tokoh politik untuk dapat memberikan kesejukan dalam berdemokrasi. Mereka juga diharapkan menjadi contoh kedewasaan berpolitik dengan jiwa kesatria.
Teladan itu penting terutama untuk menyikapi suhu politik menjelang pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara manual berjenjang, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta caleg terpilih pada 22 Mei 2019 oleh KPU, yang terasa panas. Elite politik menjadi kunci untuk menciptakan persatuan dan kedamaian.
"Jika nanti konflik politik ini mengarah pada benturan di tingkatan akar rumput hingga berdampak pada gesekan bahkan aksi-aksi kekerasan, maka para aktor dan tokoh politik inilah yang harus bertanggung jawab," tutur Inisiator Gerakan Satu Bangsa Stefanus Asat Gusma dalam diskusi bertajuk "NKRI dan Pancasila vs Ancaman Makar dan Ancaman Terorisme" di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2015).
Menurut Stefanus, seharusnya elite politik tidak gampang membangun narasi yang mendelegitimasi KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, KPU merupakan lembaga yang dibentuk atas perintah undang-undang (UU) untuk menyelenggarakan Pemilu.
Karena itu, apapun yang nantinya diputuskan oleh KPU seharusnya dihormati dan diterima oleh semua pihak. Apabila kemudian ada temuan telah terjadi kecurangan, ada aturan hukum yang menunjuk Bawaslu dan MK untuk menindak atau menyelesaikan sengketa hasil pemilu.