Jokowi Teken PP, Direksi BUMN Dilarang Jadi Pengurus Parpol hingga Caleg

Arie Dwi Satrio
Bachtiar Rajab
Presiden Jokowi (foto: Antara)

Pengangkatan direksi BUMN juga dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat 2.

"Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis," demikian bunyi pasal itu.

PP tersebut diketahui telah diteken Jokowi pada 8 Juni 2022 lalu. Selanjutnya, PP akan lebih dirincikan dan dijelaskan spesifik dalam aturan turunan yakni Peraturan Menteri.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
4 hari lalu

Airlangga Ungkap Peran PT DSI dalam Pengawasan Ekspor Batu Bara hingga Sawit

7 hari lalu

Resmi! Danareksa Ganti Nama Jadi PT Kawasan Industri Indonesia 

22 hari lalu

Danantara Tutup 364 BUMN yang Merugi demi Bidik Laba Ratusan Triliun

22 hari lalu

Rampingkan Ribuan Entitas BUMN, Danantara Bidik Laba Bersih Rp360 Triliun

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal