JAKARTA, iNews.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa di Sekolah Menengah Atas (SMA) dibuat secara mendadak. Kebijakan tersebut juga tidak melibatkan stakeholder pendidikan.
"Bukan tolak atau terima, tapi perlu mana yang lebih diprioritaskan. Jangan apa-apa dadakan, tanpa ada diskusi mendalam dengan melibatkan multistekeholder, termasuk pelibatan masyarakat sipil," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).
"Jadi janganlah publik disuguhi dengan kebijakan dadakan, dan tidak jelas pula bagaimana teknis, serta apa soal yang ingin diraih," sambungnya.
Dia menilai pemerintah kerapkali mengeluarkan kebijakan baru, namun pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan. Sebab menurutnya kebijakan tersebut dikeluarkan tidak melihat implementasi di lapangan.
"Bagaimana implementasi di lapangan dan evaluasinya? Kita ngga ngerti. Sering pemerintah keluarkan kebijakan, tapi ngga jalan di lapangan, karena tidak diukur dan dilihat konteksnya," ucapnya.
Dia mencontohkan kurikulum merdeka, siswa saat itu diberikan keleluasan untuk fokus pada minat. Namun sekolah tetap memaksa siswa membawa beragam mata pelajar.
"Sejak awal kurikulum merdeka diberlakukan, ada pernyataan, bahwa tidak semua mata pelajaran, siswa harus kuasai semua. Siswa bisa fokus pada peminatan pelajaran yang menjadi minat dan disiplin keilmuan dia. Tapi, di lapangan ini tidak terjadi. Anak masih tiap hari bawa buku paket dengan jumlah mapel (mata pelajaran ) yang banyak dan semua dipelajari dan harus dikuasai," katanya.