JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia membutuhkan 625 miliar dolar AS atau setara Rp10.142 triliun (kurs Rp16.228) untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu dalam periode 2025-2029.
Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan APBN. Oleh karenanya, diperlukan partisipasi swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Konferensi ini kita harapkan bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita memiliki kebutuhan mendesak dan harus memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dana besar dari periode 2025–2029, yakni sebesar 625 miliar dolar AS,” ujarnya dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya dapat menyediakan setidaknya 40 persen dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sisanya masih harus dipenuhi melalui kerja sama dengan sektor swasta.
“Anggaran pemerintah akan bisa membiayai 40 persen di antaranya. Karena itu, kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk menciptakan mekanisme pendanaan yang kreatif,” ungkapnya.