JAKARTA, iNews.id - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Eropa Raya merespons soal polemik aturan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Mereka mendesak agar Pilkada 2024 diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bermartabat.
"Proses pemilihan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk mematuhi sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024," kata Ketua Umum KAHMI Eropa Raya, Choirul Anam, Kamis (22/8/2024).
Choirul menjelaskan, demokrasi Indonesia harus menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama.
Pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi subjek aktif menjaga dan menyelamatkan demokrasi Indonesia.
"Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi ritual lima tahunan," kata Choirul.