JAKARTA, iNews.id - Sebanyak tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pemerintah menghormati langkah tersebut.
"Indonesia adalah negara hukum, kami hormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapa pun uji materi terhadap Undang-Undang KPK," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Pramono memastikan, pemerintah akan patuh terhadap apa pun yang menjadi putusan MK. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Sekarang sudah masuk wilayah hukum di MK, kami hormati dan menunggu apa pun yang sudah diputuskan oleh MK nanti," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengatakan, gugatan tersebut diajukan sebagai warga negara atas nama koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas 13 orang pegiat antikorupsi.