"Sebagaimana disampaikan Jaksa Agung, kita terus berupaya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4,7 T sekian. Di perkara Surya Dharmadi ini juga, Jaksa menuntut kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,9 T," ucap Febrie.
Burhanuddin menjelaskan, sejak Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara dibentuk hingga saat ini, ratusan perkara telah ditangani. Lalu, triliunan uang kerugian negara pun telah disita saat ini.
"Pertama penyidikan periode 20 Oktober sampai 31 Desember 236 perkara, untuk penyidikan 331 perkara, penuntutan 356 perkara, upaya hukum 150 perkara, pelaksanaan eksekusi 327 perkara. Kemudian penyitaan uang tunai rupiah dengan total Rp6.722.786.438.726 (6,7 triliun)," ucap Burhanuddin.