JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan tak boleh kepala daerah yang menolak SKB Tiga Menteri terkait seragam sekolah. Seperti diketahui salah satu kepala daerah yang menolak adalah Wali Kota Padang Pariaman.
“Begini terkait Wali Kota Padang Pariaman kemarin saya telepon dengan yang bersangkutan. Saya ingatkan tugasnya kepala daerah mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, SKB adalah peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Rabu (17/2/2021).
Namun jika masih ada yang menolak dia mengatakan akan memperingatkan secara lisan terlebih dahulu. Dia berharap dengan komunikasi yang baik kepala daerah dapat memahaminya. Dia mengatakan tidak perlu dikeluarkan sanksi terhadap kepala daerah.
“Ketika nanti barangkali kita peringatkan secara lisan dulu dan beliau dapat memahami. Kami menegur yang bersangkutan dan kita berharap dengan komunikasi yang baik, nanti tidak perlu ada sanksi lah. Harus kita bangun dengan komunikasi, baru edukasi. Itukan bagian dari edukasi terhadap kepala daerah. Sanksi kami belum mau cerita,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya Mendikbud, Mendagri dan Menag mengeluarkan keputusan bersama tiga menteri. Berikut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan bersama tiga menteri: