Budimanta mencontohkan bahwa di Jepang telah tercipta kemitraan antara usaha kecil dan besar, bisa dilakukan di Indonesia. "PP ini merupakan jalan untuk memberikan kue lebih besar bagi koperasi dan UMKM. Bahkan, ini juga diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah.”
Dirinya menegaskan, UU Cipta Kerja dan PP No. 7 yang mengatur secara khusus ini memberikan jalan kemudahan dan akses yang lebih cepat, sehingga target dalam RPJMN dapat tercapai. Menurutnya, PP ini banyak memberikan kemudahan bagi UMKM naik kelas.
Tak hanya itu, kegiatan usaha dari UMKM bisa menjadi jaminan kredit program yang tak hanya dalam bentuk kolateral fisik, tetapi juga dilihat dari kelayakan usahanya. Selama fisibel, lanjut Budimanta, maka mereka bisa mendapatkan dukungan pembiayaan seperti KUR.
Bahkan, dalam PP tersebut juga diatur mengenai skema pembayaran terhadap kemitraan usaha kecil dan besar. Namun begitu, Budimanta berharap, di level operasional dan implementasi, PP No. 7 ini perlu didukung bukan hanya di level KemenkopUKM.
"Misalnya, ada UKM menjadi suplier bagi industri besar, itu pembayaran diatur seberapa lama. Tapi level operasionalisasi ini juga butuh komitmen bersama, termasuk dari Pemda. Tanpa itu tidak akan bisa, karena UMKM itu tempatnya di daerah," tutur Budimanta. (CM)