“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," kata Kristomei.
Selain penegakan hukum, Kristomei menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap operasi pemadaman. Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas pengerahan personel dan alutsista serta memastikan upaya di lapangan berdampak pada penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" tuturnya.
Kristomei juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan jumlah personel di posko lapangan. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan operasional, kesejahteraan, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan petugas dapat diberikan secara tepat.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” ucap Kristomei.