Menurut LaNyalla, dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi sesuai sistem Pancasila idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Yaitu koperasi rakyat, BUMN atau BUMD dan BUMDes serta swasta murni baik nasional maupun asing.
"Koperasi atau usaha rakyat adalah entitas bisnis yang dapat dijalankan oleh rakyat di sebuah wilayah atau daerah. Artinya, selama rakyat di suatu wilayah mampu mengorganisasi dirinya dan berserikat untuk memiliki alat produksi melalui usaha bersama, atau koperasi, maka negara wajib memberikan perlindungan," ujarnya.
Sedangkan BUMN, BUMD atau BUMDes merupakan garda terdepan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
"Sementara swasta, baik nasional maupun asing, diberi ruang untuk di luar sektor-sektor strategis tersebut. Kecuali bila Swasta bekerja sama dengan BUMN, dengan porsi yang tetap dalam koridor penguasaan negara atas cabang-cabang yang penting bagi hajat hidup orang banyak, atau yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.
Sementara itu Rektor USK Profesor Marwan menyampaikan kedaulatan ekonomi bagi suatu negara sangat penting. Karena berkaitan dengan kemandirian suatu negara.
"Ketika negara mampu mencukupi segala kebutuhan nasional, maka secara geopolitik tak mudah didikte oleh negara lain," katanya.
Menurutnya kedaulatan ekonomi harus diperjuangkan. Di mana sejarah mencatat Indonesia pernah menjadi macan Asia, ekonomi tumbuh paling cepat setelah Perang Dunia II. Tahun 1980 juga pernah swasembada beras.