Kemudian soal prosedur registrasi perkara. Menurut Jimly prosedurnya tidak sesuai.
"Soal prosedur registrasi kok ada yang loncat-loncat, itu dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi hari Sabtu, jadi ini teknis-teknis begitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governence," jelasnya.
Lalu soal MKMK yang baru dibentuk. Di mana terdapat laporan soal perkara batas usia capres-cawapres yang masuk sebelum diputuskan.
"Seharusnya ditindaklanjuti oleh MKMK tapi dibiarin berbulan-bulan. Itu juga dipersoalkan sebagai masalah kode etik," ungkapnya.
Untuk diketahui, laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman karena mengabulkan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Tepatnya soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 11 gugatan hanya 1 saja yang dikabulkan oleh MK yakni perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.
Pemohon Almas Tsaqibbirru Re meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres. Sebab Gibran memiliki hubungan keluarga dengan paman Anwar Usman.
Namun usai putusan dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, Minggu (22/10/2023).