JAKARTA, iNews.id - Hakim Konstitusi 2003-2008, Maruarar Siahaan, menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tengah mengalami masalah berat. Lembaga tinggi negara itu berpotensi kehilangan kepercayaan publik.
"Sebab kalau MK kehilangan kepercayaan dari masyarakat bisa kacau. Kondisi itu akan menciptakan kondisi anarki saat masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap hukum," ujar Maruarar dalam diskusi Nepotisme Ketua MK di Media Center TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Selasa (31/10/2023).
Dia mengatakan, identifikasi permasalahan pelanggaran etik dalam putusan MK pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 mudah dilakukan.
Pasalnya, Ketua MK Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Nama yang disebut dalam perkara itu kini lolos menjadi cawapres.
Dari kasus itu bisa dilihat tinggi rendahnya prinsip imparsial atau ketidakberpihakan seorang hakim.
"Prinsip hakim konstitusi harus independen, imparsial. Itu harus dihayati betul karena itu akar kepercayaan terhadap seorang hakim. Kalau itu sudah dilanggar maka sudah pasti terjadi pelanggaran kode etik hakim," ujar dia.