Ali memaparkan, KPK juga turut melaksanakan kajian-kajian sistem terkait Covid-19. Salah satu yang sudah selesai terkait Kajian Kartu Prakerja, dan saat ini sedang berjalan kajian-kajian lain.
"Kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai panduan terkait penggunaan anggaran PBJ dalam penanganan Covid-19, penyaluran bansos, dan pengelolaan bantuan atau hibah dari masyarakat. KPK juga menyediakan kanal pengaduan bansos" tuturnya.
Terkait bidang pencegahan lainnya, Ali menjabarkan, KPK terus mendorong kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurut dia, terjadi peningkatan kepatuhan yang signifikan per 1 Mei 2020.
"Menjadi 92,81 persen Dari 73,50 persen pada periode yang sama di tahun 2019," ucap Ali.
Di samping itu, per 22 Juni 2020 ada penambahan 38 daerah yang mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sehingga berjumlah total 146 daerah. Total 146 daerah tersebut mencakup 62.289 SD, 15.104 SMP, dan 14.552 SMA dengan payung hukum berupa delapan peraturan gubernur (Pergub), 112 peraturan bupati (Perbup) dan 26 peraturan wali kota (Perwali).