KKP: Penerapan Sanksi Administratif untuk Kepatuhan dan Keberlanjutan Dunia Usaha

Anindita Trinoviana
Dirjen PSDKP Laksda Adin Nurawaluddin saat mensosialisasikan pengawasan penangkapan ikan terukur dan pengenaan sanksi administratif di Pati-Jawa Tengah pada awal tahun 2022 (Foto: Dok KKP)

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah berkomitmen untuk berupaya mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan melalui prinsip Ekonomi Biru.

Penerapan sanksi administratif menjadi salah satu strategi yang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di Indonesia.

(CM)

Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait
4 hari lalu

Dukung Pemenuhan Protein, KKP Dorong Ikan Masuk Menu MBG 2 Kali Seminggu

5 hari lalu

Raffi Ahmad Tegaskan Sudah Konsultasi dengan KPK sebelum Ambil Endorse Miliaran Rupiah dari Kementerian

5 hari lalu

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Polemik Kontrak Endorse Miliaran Rupiah dengan 2 Kementerian

10 hari lalu

KKP Buka Suara soal Kontrak Endorse Miliaran Rupiah dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal