SURAKARTA, iNews.id - Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses menjadi wujud nyata hadirnya negara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun akademisi dan masyarakat.
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA), di Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (9/2/2026).
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari fondasi kekuatan bangsa untuk memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.
Dalam mencapai hal tersebut, peran akademisi dan IAPA menjadi sangat strategis sebagai bagian dari knowledge community yang tidak hanya memproduksi gagasan, tetapi juga turut mendorong praktik-praktik reformasi di berbagai sektor dan lini pemerintahan.