Pembentukan Pansus juga didukung oleh beberapa komisi selain Komisi IX yang membidangi urusan kesehatan. Hal ini mengingat masalah polusi udara harus dikerjakan bersama-sama.
"Dengan pimpinan Komisi IV (urusan lingkungan hidup) dan komisi VII (energi) secara informal, mereka mengatakan ya memang kalau mau menyelesaikan permasalahan ini harus bersama-sama. Maka wacana terkait Pansus, penanganan polusi Jabodetabek bukan sesuatu yang mungkin untuk dilakukan," tutur Charles.
Di sisi lain, Charles juga menyinggung soal adanya usulan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk meminimalisasi dampak kesehatan dari polusi udara bagi anak. Dia menilai hal tersebut hanya solusi jangka pendek saja.
"Bagi saya hal ini adalah solusi yang bukan solusi permanen dan harus menjadi opsi terakhir. Pembelajaran jarak jauh, mungkin hanya akan menyelesaikan masalah dalam beberapa hari ke depan," ucapnya.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan instruksi bagi pegawai, baik di pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) dengan kuota 50 persen.
Selain itu, ASN yang mendapat giliran work from office (WFO) didorong menggunakan sarana transportasi publik yang ramah lingkungan. Hal ini menjadi langkah pemerintah pusat untuk menekan polusi udara di Jabodetabek.
"Bahwa yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menghadirkan solusi secara permanen, yang jangka panjang, dan everlasting. Tidak hanya misalkan melakukan WFH dan pembelajaran jarak jauh," tutup Charles.