Tak heran jika kemudian, Romli menilai, KPK memperlakukan para tersangka korupsi sebagai orang terhormat. Dia menilai, sanksi sosial akan lebih efektif mencegah korupsi ketimbang sanksi pidana, seperti hukuman mati.
Romli mengatakan, KPK harus berani memulai kala memeriksa tersangka yang tidak hanya mengenakan rompi tapi juga diborgol. Apalagi, dia menambahkan, beberapa negara lain sudah menerapkan sanksi sosial tersebut.
Bahkan, mantan ketua tim penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengungkapkan, ada menteri di negara tetangga, yang masih disangka korupsi, tetap diborgol dan memakai seragam penjara saat diperiksa.
Romli mengatakan, tersangka korupsi yang diborgol tidak melanggar hukum. Mengingat, KPK memiliki kewenangan untuk menerapkannya.
"KPK tak perlu menyatakan tidak akan mempermalukan tersangka. Ini untuk menimbulkan efek jera," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (28/7/2008).