Dia juga menyampaikan, penerima bantuan harus disesuaikan dengan temuan lapangan BPKP, BPK tentang ketidaklayakan penerima dan ketidaktepatan bantuan pada program sebelumnya.
Menurutnya, seluruh calon penerima harus menyertakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar memudahkan pengujian kelayakan penerima dengan basis data lain. Contohnya, lanjut dia pengujian dengan data ASN yang ada di BKN yang sudah berbasis NIK, termasuk pengujian dengan data penerima bantuan program Prakerja dan program bantuan lainnya.
"KPK turut mengawal program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya dengan mendukung upaya pengawasan terhadap pemberian BPUM sejak 2020 dengan membuka kanal pengaduan masyarakat langsung di JAGA.ID," katanya.
Pada kesempatan itu dia juga menuturkan, KPK menerima keluhan yang terkait penyaluran BPUM yang tercatat pada JAGA.ID total berjumlah 763 laporan, terdiri dari 642 laporan di tahun 2020 dan 121 laporan hingga Juli 2021.
Dia menjelaskan, keluhan tersebut di antaranya penyaluran tidak tercantum dalam penerima BPUM meskipun berdasarkan kriteria memenuhi syarat.