JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pelaporan harta kekayaan bagi bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden 2019 pada Sabtu (4/8/2018). Penerimaan laporan harta kekayaan bakal capres dan cawapres bisa dilakukan melalui sistem online atau daring.
"Mulai 4 Agustus 2018, kami sudah siap menerima LHKPN melalui online. Jadi, kita sama-sama di sini menyampaikan bahwa kepada tim dari capres-cawapres bisa menghubungi kami melalui online elhkpn.kpk.go.id. Nanti kami akan fasilitasi untuk mendapatkan username dan password," kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Cahya Harefa, saat konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Selain itu, KPK juga mencantumkan nomor whatsapp yang bisa diakses jika terdapat pertanyaan atau hal lain yang ingin dikonsultasikan.
"Demikian pula, hari Senin jika ada yang ingin datang atau menyerahkan dokumen kelengkapan, kami juga siap menerima dari calon langsung atau tim yang membantu para calon. Kemudian melalui telepon kami juga bisa dihubungi, KPK siap melayani capres-cawapres yang akan melapor ke KPK," katanya.
Tanda terima yang akan diterima oleh bakal capres dan cawapres itu setelah pelaporan harta kekayaan itu terdapat kode QR. Tanda terima yang berlaku adalah tanda terima yang dikeluarkan KPK sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon dengan contoh format sebagaimana yang sudah diatur nanti ada kode QR.
Berdasar ketentuan pasal 5 huruf f Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008, salah satu syarat yang harus dipenuhi capres-cawapres adalah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Tak hanya untuk capres-cawapres, semua calon pejabat juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah itu.