JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi seluruh perusahaan sawit di sekitar Danau Sembuluh, Seruyan, Kalimantan Tengah. Permintaan ini menyusul terbongkarnya kasus dugaan suap yang menyeret perusahaan sawit milik Sinar Mas Group.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, dalam kasus dugaan suap PT Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP), perusahaan tersebut hingga kini tak jelas perizinan hak guna usaha (HGU) yang dimilikinya.
"Kami ingin menyampaikan, kementerian yang relevan seperti KLHK, (kementerian) pertanian, serta agraria dan tata ruang untuk segera mengevaluasi semua perkebunan sekitar situ (Danau Sembuluh)," kata Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).
Syarif mengingatkan, salah satu fokus KPK yakni pencegahan dan penindakan di bidang perkebunan, hutan dan tambang. Karena itu, KPK ingin keberadaan seluruh perusahaan di sekitar Danau Sembuluh segera dievaluasi agar tidak terjadi penyimpangan.
Dia juga menekankan agar kementerian terkait dapat mendorong supaya perusahaan mengajukan izin dengan baik. "Tapi perlu juga diingat kalau dulu kawasan tertentu yang mengeluarkan izin adalah bupati. Nanti setelah UU, baru berlaku dari pihak gubernur," katanya.