"Dalam perkembangan diskusi di internal KPK setidaknya ada 17 poin yang menjadi catatan dan ini masih terus kami diskusikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (16/7/2025).
Budi menyebut, hasil diskusi tersebut nantinya akan diserahkan ke pemerintah maupun DPR sebagai bahan masukan.
"Tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR sebagai masukan terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut," ujarnya.