JAKARTA, iNews.id – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai di dalam persidangan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat mampu menjawab soal daftar pemilih tetap (DPT) siluman. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, fakta tersebut terlihat ketika KPU tak mampu menunjukkan formulir C7 (daftar hadir) dalam sidang.
“Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghadirkan barang bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman,” kata Andre di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat, menghadirkan formulir C7 di dalam persidangan itu sangat penting. Pasalnya, dengan dokumen itu bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan atau tidak pada hari pemungutan suara 17 April lalu.
“Tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Atas dasar itu, Andre merasa optimistis MK dapat mengabulkan gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi. Setidaknya, kata dia, MK akan merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) dalam putusan yang akan dibacakan pada Kamis (27/6/2019).
“Kami sangat optimistis, insya Allah tanggal 27 nanti, paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjadi presiden 2019-2024,” ucapnya.