Hinca juga menilai aparat penegak hukum membutuhkan pedoman yang lebih teknis agar implementasi aturan dapat berjalan secara seragam. Dengan demikian, KUHAP tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Oleh karenanya, politisi Partai Demokrat itu mendorong pemerintah segera menyiapkan berbagai aturan pelaksanaan yang diperlukan. Regulasi turunan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian terhadap aspek-aspek teknis yang belum diatur secara rinci dalam KUHAP.
"Pemerintah akan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk memberikan kepastian mengenai hal-hal teknis yang belum diatur secara detail dalam KUHAP," ujarnya.
Aturan turunan tersebut diharapkan dapat mulai berlaku pada Januari 2027. Kehadiran regulasi tersebut dinilai penting untuk membantu aparat penegak hukum menyesuaikan pola kerja sekaligus memastikan semangat pembaruan hukum acara pidana dapat diterapkan secara efektif.
Selain penguatan regulasi, Hinca menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Menurutnya, penerapan KUHAP baru harus terus dipantau agar ketentuan yang telah dirumuskan tidak berhenti pada tataran aturan, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses penegakan hukum.
"Saya optimistis tiga sampai empat tahun ke depan KUHAP ini bisa berjalan dengan baik. Yang penting sekarang adalah kita awasi bersama, kita evaluasi, dan kita pastikan semangat KUHAP baru benar-benar sampai kepada masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara," kata Hinca.