JAKARTA, iNews.id – Keputusan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang mencopot Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menuai kritik keras. Langkah tersebut dinilai prematur dan menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, terutama setelah auditor independen menegaskan bahwa audit umum atas laporan keuangan PBNU belum rampung.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Najib Azca menegaskan, keputusan tersebut tidak mencerminkan tata kelola organisasi yang tertib.
“Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi,” ujar Najib di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Dalam klarifikasi kepada Tim Audit Internal PBNU, auditor menilai tidak semestinya ada pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil audit karena proses masih berlangsung. Auditor juga menegaskan bahwa audit umum tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dan diverifikasi.
Keputusan Rais Aam mencopot Ketum PBNU juga dinilai menyalahi AD/ART. Menurut aturan organisasi, satu-satunya forum yang berhak mengganti Ketua Umum adalah Muktamar, bukan keputusan sepihak melalui surat edaran ataupun pernyataan Rais Aam.
Kejanggalan semakin terlihat karena tim pencari fakta baru dibentuk setelah pemecatan dilakukan, bukan sebelumnya sebagaimana lazimnya prosedur organisasi yang tertib.
Najib menegaskan, PBNU harus menjaga marwah organisasi dengan mengedepankan prosedur, bukan asumsi atau tekanan internal. “Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah,” ujarnya.
Di tengah memanasnya situasi, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan agar PBNU mengutamakan islah dan tabayyun. Mereka menilai penyelesaian damai dan musyawarah adalah tradisi organisasi yang harus dijaga.