"Kenapa mereka meminta, saya tanya. Karena mereka juga enggak punya. Jadi sangat aneh, ternyata seorang Bona yang punya di seluruh Indonesia bersama Kemendikdasmen," tuturnya.
Bonatua berharap Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut. Dia juga meminta lembaga pengawas pemilu itu mempertimbangkan diskresi terkait batas waktu pelaporan karena bukti yang diajukan, menurutnya, baru ditemukan belakangan.
"Kalau boleh ini dianalogikan di MK juga melakukan diskresi. Karena apa? Ini hal khusus, kita baru tahu bukti ini sekarang. Kita seperti di MK kan juga begitu, kita baru tahu bukti ini sekarang kita bawa suket dan mereka meyakininya," tutur dia.
Bonatua menjelaskan, Bawaslu menjadi lembaga berikutnya yang didatangi setelah pihaknya menempuh sejumlah jalur hukum lain, mulai dari Polda, Mabes Polri, hingga pengadilan negeri. Dia mengaku baru mengetahui adanya kendala akses data di Bawaslu setelah melakukan berbagai upaya tersebut.
"Kita kira Bawaslu selama ini lengah, ternyata mereka memang nggak dikasih akses. Makanya kita kasih bukti-bukti ini. Saya harap Bawaslu jadi ngerti, 'Oh iya, ternyata mereka miss di sini'," ucap dia.