Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk tim koordinasi soal penerapan restorative justice atau keadilan restoratif. (Foto: Eka Setiawan)
riana rizkia

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah membentuk tim koordinasi soal penerapan restorative justice atau keadilan restoratif. Tim ini juga berisi kementerian terkait lainnya.

Mahfud menegaskan restorarive justice merupakan salah satu rencana strategis Kemenko Polhukam karena masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). 

"Restorative justice telah menjadi rencana strategis Kemenko Polhukam dalam periode ini karena dia masuk dalam RPJMN," kata Mahfud dalam konferensi nasional keadilan restoratif dengan tema 'Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif' secara daring, Selasa (1/11/2022). 

Mahfud mengatakan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kementerian serta lembaga terkait agar penerapan keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal.

"Oleh sebab itu dalam rangka memperkuat perlu upaya koordinasi dan sinkronisasi di antara kementerian terkait sesuai dengan fungsinya, agar penerapan restorative justice dapat diimplementasikan secara optimal," ucapnya. 

"Seluruh kementerian terkait akan dikoordinasi dalam sebuah tim, yakni tim koordinasi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Polhukam," tuturnya. 

Dia pun menyebutkan kementerian atau lembaga lain yang turut dilibatkan dalam tim tersebut.

"Kemenkumham dapat mendukung aspek perumusan kebijakan," kata Mahfud. 

Lalu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tugasnya mendukung sinergi terselenggaranya sistem kesehatan. 

"Khususnya daam rehabilitasi pengguna narkoba misalnya," ucap Mahfud.

Kemudian Kementerian Sosial (Kemensos) yang berperan melakukan reintregasi sosial warga binaan dan lembaga pemasyarakatan. 

"Kemensos berperan melakukan reintregasi sosial warga binaan, lembaga pemasyarakatan, dan peningkatan kompetensi bagi pekerja sosial dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum," ujarnya. 

Selanjutnya ialah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang bertugas mengarusutamakan keadilan restoratif dalam perencanaan pembangunan hukum di Indonesia. Lalu, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan penguatan hak korban kekerasan 

"Berperan untuk penguatan hak korban kekerasan khususnya perempuan dan anak," katanya. 

Kemudian yang terakhir yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kejaksaan Agung. 

"Kepolisian, BNN, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan berprinsip pada keadilan restoratif," katanya. 



Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT