JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti rentetan revisi undang-undang (UU) mulai dari UU Mahkamah Konstitusi (MK), Penyiaran, Kementerian Negara, Polri, bahkan TNI. Menurutnya, revisi sejumlah UU itu dilakukan tergesa-gesa dan terkesan untuk bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan selanjutnya.
"Kita sebagai masyarakat bisa mengambil kesimpulan yang sederhana saja, ini sedang mengambil kesempatan untuk melakukan akumulasi kekuasaan yang akan dijadikan bekal kepada pemerintah baru nanti. Apa akumulasi kekuasaan itu? Tujuannya bagi-bagi kekuasaan, kompensasi kue politik bagi mereka yang dianggap berjasa atau untuk merangkul kembali," kata Mahfud dalam podcast 'Terus Terang' di channel YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (29/5/2024)..
Menko Polhukam periode 2019-2024 itu menganggap indikasi bagi-bagi kekuasaan itu seperti dua mata pisau, bisa membuahkan kebaikan ataupun keburukan.
Saat ini, kata Mahfud, cara-cara seperti itu tidak bagus. Sebab dikhawatirkan dapat menjadi salah satunya upaya pemerintah mengendalikan masyarakat sipil.
"Sangkanya begini, akan terjadi sentralisasi kekuasaan, mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas dan kritik-kritik masyarakat sipil, mudah melakukan cincai," katanya.