Dalam TPK tersebut, Mahfud menjelaskan, nantinya beranggotakan beberapa anggota aparat penegak hukum. Mulai dari Kejaksaan Agung (Agung) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tim itu akan melibatkan Kejagung, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenkumham, dan banyak lainnya. Kemendagri dilibatkan karena masuk dalam masalah kependudukan dan departemen-departemen teknis lainnya," ucapnya.
Dia memastikan pembentukan TPK tidak akan mengambil alih kerja daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, agar tugas dari masing-masing lembaga tidak bentrok, maka pemerintah akan terus berkoordinasi dengan KPK.
"KPK itu merupakan lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK itu nanti dikoordinasikan tersendiri. Karena bagaimanapun KPK itu merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri dan akan kami koordinasikan," ujarnya.