Selain itu, penerbitan PMA ini juga terkait dengan bantuan dana dari pemerintah terhadap majelis taklim. Dengan terdaftar di Kemenag, majelis taklim terdata jelas.
"Kalau dia nanti ingin dapat bantuan dari pemerintah, itu kan tidak 100 persen (semuanya dapat), tergantung memenuhi syarat tentu lah mereka yang mempunyai alamat lengkap, mempunyai domisili, mempunyai kepengurusan, mempunyai anggota, mempunyai kantor, kira kira begitu," kata dia.
Syafrizal menegaskan, penerbitan PMA Majelis Taklim bertujuan baik. Karena itu dia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang menafsirkan berbeda.
"Itu aja sebetulnya. Tujuannya baik, cuma kan dipelintir-pelintir sama orang," ucapnya.
PMA tentang Majelis Taklim mengatur antara lain tugas dan tujuan majelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencakup pengurus, ustaz, jemaah, tempat, dan materi ajar. Regulasi ini juga mengatur masalah pembinaan dan pendanaan.