JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad memaklumi sikap ribuan para pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) yang menyatakan sikap menolak kampanye politik di lingkungan pesantren.
"Partai Perindo bisa memahami adanya penolakan dari para pengasuh pondok pesantren terhadap kampanye politik di pesantren," kata Abdul Khaliq --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).
"Jadi saya kira, Partai Perindo dapat memahami mengapa pengasuh ponpes menolak kampanye politik di lingkungan pondok pesantren. Meskipun sesungguhnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta Pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan," katanya.
Abdul Khaliq juga berharap para pengasuh ponpes tidak menutup jalinan komunikasi dengan partai politik. Sebab, partai politik merupakan bagian dari mitra ponpes yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang.
"Jadi saya kira, meski dilakukan penolakan para pengasuh pondok pesantren, tetapi silaturahim antara pondok pesantren dengan lembaga-lembaga politik termasuk juga partai politik masih sangat terbuka. Itu artinya peluang untuk menjalin komunikasi dengan pesantren dan ekosistem pesantren itu sangat-sangat dimungkinkan," ujarnya.