JAKARTA, iNews.id - Gelombang aspirasi publik yang menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil harus menjadi titik balik bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenahan serius, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan.
Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra, menyikapi dua poin krusial yang menjadi sorotan yakni soal upah layak bagi pekerja lintas sektor, serta langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Ini adalah momentum besar bagi kita untuk melihat bahwa pemerintah dan DPR harus berbenah soal anggaran. Kita bisa bandingkan tunjangan DPR Rp50 juta dengan gaji guru yang masih ada yang ratusan ribu. Itu menunjukkan prioritas anggaran yang tidak adil,” ucap Manik, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, buruh hingga mitra ojek online tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Realokasi anggaran menjadi solusi mendesak agar pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.
“Nilai dan rasa keadilan itu harus dimunculkan sekarang. Ini momentum bagi kita untuk mengambil sikap,” ujar Sarjana Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Indonesia ini.
Terkait ancaman gelombang PHK, Manik menekankan pentingnya komunikasi publik yang menyejukkan dari pemerintah. Dia menilai, tudingan kepada rakyat sebagai pengacau justru memperparah situasi.
“Semakin besar intensitas demonstrasi, semakin rendah produktivitas masyarakat. Itu bisa mengakibatkan roda ekonomi tidak berputar semestinya,” kata dia.