BEKASI, iNews.id - Sejumlah daerah mulai menerapkan sanksi bagi warganya yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sanksi tersebut sebagai bentuk efek jera bagi masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah dalam membuat sanksi untuk pelanggar PSBB tidak memuat sanksi pidana melainkan sosial. "Jadi saya minta kepada semua kepala daerah untuk membuat aturan seperti Perda (Peraturan Daerah) kepada pelanggar PSBB. Jadi masyarakat tidak boleh diberikan sanksi pidana, melainkan sanksi sosial," ujarnya.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan pengarahan dan diskusi seputar penanganan Covid-19 di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat, Selasa (13/5/2020). "Sanksi sosial itu berupa pelanggar diberikan sanksi untuk membersihkan lingkungannya, disuruh push up atau yang lainya hingga mereka jera tidak kembali melanggar," ucapnya.
Mantan kapolri ini juga meminta setiap pemerintah daerah khususnya yang berdekatan dengan DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Karawang agar mendisiplinkan warganya. Menurut Tito, sejumlah daerah tersebut merupakan penyangga ibu kota sehingga perlu diantisipasi agar kasus positif bisa diminimalisasi.
"Harus ada koordinasi antarwilayah khsususnya Jabodetabek sehingga penanganan Covid-19 bisa terarah," ujar mantan kepada Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) ini.
Apalagi, Karawang dan Bekasi merupakan wilayah industri yang menopang ekonomi di Indonesia, di samping mencegah penyebaran kepada manusia, namun sektor ekonomi tetap berjalan meski melambat.
Untuk itu, kata dia, perlu ketegasan dari kepala daerahnya untuk mendisiplinkan warganya menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dan dilarang berkerumun. Tito juga meminta kepala daerah penyangga membuat terobosan berupa aturan dalam penanganan Covid-19.