Sekolah tersebut dibangun dengan konsep asrama dan seluruh biaya pendidikannya ditanggung negara.
Selain menyediakan fasilitas penunjang dan tenaga pendidik terbaik, pembinaan Sekolah Rakyat juga berada di bawah koordinasi Kemensos. Sementara itu, Kemendagri bertugas mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) agar mendukung pelaksanaan program, salah satunya melalui penyediaan lahan.
Meski demikian, Tito mengakui tidak semua daerah langsung merespons program tersebut. Di Papua, kata dia, hanya beberapa daerah yang sejak awal menunjukkan kesiapan.
“Dan salah satunya adalah yang proaktif adalah Bupati Biak … Kalau beliau tidak nyiapkan ini, tidak akan jadi ini barang. Ya makanya tadi di Papua sendiri cuma tiga yang menyambut, Jayapura, Sarmi, dan Biak,” tutur dia.
Tito menambahkan, Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Januari 2026 lalu. Setelah peresmian tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di berbagai daerah dengan menggunakan prototipe bangunan yang sama.