Hal tersebut sangat penting mengingat tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan masih rendah. Daerah perbatasan juga masih banyak tertinggal, ditunjukkan dengan angka kemiskinan.
Dengan BNPP sebagai pengelola daerah perbatasan, diharapkan lembaga ini dapat merepresentasikan hadirnya negara di wilayah perbatasan. Tak hanya terkait dengan aspek kedaulatan dan batas wilayah, juga menyangkut kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Untuk itu, Tito sejak awal meminta daerah perbatasan dikelola dengan baik untuk menggali potensi dan dijadikan jembatan untuk berbagai bentuk pembangunan kesejahteraan.
Hal senada diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut dia, wilayah perbatasan merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan demi keutuhan NKRI. Karena itu, kehadiran BNPP sangat penting untuk menjaga kedaulatan NKRI, salah satunya dengan menyelesaikan berbagai persoalan di perbatasan.
“Wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan untuk keutuhan NKRI, untuk integrasi teritori. Prinsipnya tidak boleh ada sejengkal tanah pun atau sebagian kecil, sekecil apapun dari wilayah ini yang bisa lepas dari kedaulatan NKRI, itu harus dilakukan dengan segala cara,” kata dia.