Tugas BI tidak cukup hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui kenaikan atau penurunan suku bunga, meskipun itu merupakan tugas utamanya. Demikian pula, tugasnya tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, seperti RTGS, QRIS, serta penerbitan dan pengedaran uang rupiah.
Ketika stabilitas nilai tukar berada dalam kondisi kritis, BI harus tampil menunjukkan kepemimpinan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah. Sebab, meskipun penyebab pelemahan nilai tukar berasal dari sektor non-moneter, stabilitas nilai tukar tetap menjadi tanggung jawab BI.
Bukti terkini menunjukkan bahwa instrumen BI berupa kenaikan suku bunga belum mampu mengubah keadaan secara signifikan. Bahkan, kebijakan moneter tersebut justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan aliran dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga yang tinggi. Di sinilah kebijakan moneter dan non-moneter harus berjalan beriringan. Untuk itu, diperlukan transformasi peran dan kepemimpinan gubernur BI ke depan.