Gubernur BI yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini dengan hanya menjalankan kebijakan moneter, tetapi juga perlu memainkan peran memimpin koordinasi bersama kementerian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terus terpuruk. Mengapa harus memimpin? Karena kinerja nilai tukar merupakan tanggung jawab utamanya.
Karena itu, gubernur BI ke depan perlu mentransformasi perannya dari yang selama ini didominasi kebijakan moneter menjadi pemimpin dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Peran tersebut harus dijalankan agar nilai tukar tidak terus terpuruk seperti sekarang. Transformasi kepemimpinan BI ini penting dilakukan karena tantangan yang dihadapi merupakan gabungan persoalan moneter dan non-moneter.
Tugas menjaga kecukupan cadangan devisa jelas tidak dapat dilakukan sendiri oleh BI karena cadangan devisa berasal dari aktivitas ekonomi di sektor riil. Cadangan devisa digunakan sebagai instrumen untuk intervensi pasar, pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta menjaga kepercayaan pasar. Namun, untuk memperkuat cadangan devisa, BI dan pemerintah harus bekerja bersama agar kinerja sektor riil dan perdagangan meningkat serta memastikan hasil devisa tetap berada di dalam negeri.
Jadi, pelemahan nilai tukar dapat berasal dari faktor moneter maupun faktor ekonomi di sektor riil. Jika penyebabnya berasal dari sektor riil, bukan berarti BI dapat lepas tangan. Pelemahan nilai tukar akibat rendahnya cadangan devisa, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan jelas akan mengancam stabilitas rupiah.
Karena itu, BI tidak bisa bekerja sendiri, tetapi mutlak perlu berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, mengurangi impor yang tidak produktif, memperkuat industri yang berorientasi ekspor (outward looking), serta bersama-sama menarik investasi langsung (foreign direct investment/FDI).