Selain itu Ombudsman juga meminta Kemensos membuat mekanisme pengelolaan pengaduan yang memenuhi standar pelayanan publik dan terintegrasi dengan dinas sosial se-Indonesia dan Himbara.
Ombudsman meminta Kemensos untuk memutakhirkan dan memvalidasi data keluarga penerima manfaat (KPM) PKH untuk memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
"Koreksi kami kepada Menteri Sosial agar membuat prosedur mitigasi dalam penyelesaian permasalahan dalam penyaluran PKH," kata anggota Ombudsman Ahmad Suadi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).