“Kami mendukung percepatan pelaksanaan program Kartu Prakerja sebagai mitra aktif, melalui penyediaan data pekerja atau buruh. Baik yang dirumahkan, maupun yang di-PHK. Kami bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi seluruh Indonesia,” kata Ida.
Kemenaker, kata da, juga mengupayakan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pekerja untuk menghasilkan produk penanganan dampak Covid-19, antara lain, berupa masker, hand sanitizer, disinfektan, baju APD, wastafel, peti jenazah, hingga penyediaan makanan.
Sedangkan bagi masyarakat di perdesaan, pemerintah telah memperbanyak program Padat Karya Tunai dengan melibatkan kementerian terkait.
"Kami melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja yang kami tujukan kepada pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19 melalui beberapa kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, Tenaga Kerja Mandiri, Terapan Teknologi Tepat Guna, Kewirausahaan, dan Tenaga Kerja Sukarela,” ucap politikus PKB ini.
Dia menambahkan, pemerintah juga mengutamakan perlindungan pekerja migran baik yang sudah kembali ke Tanah Air maupun yang masih berada di luar negeri. Kemenaker telah mengantongi data jumlah tenaga kerja terdampak Covid-19 dengan berbagai kriteria.
Perinciannya, pekerja formal yang di-PHK 375.165, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960, pekerja informal yang terdampak 314.833. Keseluruhan 1.722.958 orang yang terdata. Kemudian Kemenaker juga akan terus memvalidasi 1,2 juta lainnya.
Data validasi ketenagakerjaan tersebut berdasarkan dari hasil integrasi data melalui sistem informasi ketenagakerjaan Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian terkait.