MK: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah sebelum Pemilu 2029

Giffar Rivana
Ilustrasi Sidang Mahkamah Konstitusi (MK)

“Hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra seperti dikutip dari situs resmi MK, Kamis (29/2/2024) .

“Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut,” katanya.

MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
6 hari lalu

Wakil Ketua MK Pertanyakan Kontribusi Pajak Vape: Kalau Tidak Besar Buat Apa Dipertahankan?

10 hari lalu

Pemilu Selandia Baru Belum Hasilkan Pemenang, Partai Kecil Jadi Penentu

11 hari lalu

ICW Sebut Kampanye Berbasis Pertemuan Bisa Kurangi Biaya Politik Mahal, Baliho Tak Efektif Sajikan Visi Misi

11 hari lalu

KPU Tetapkan 7 November 1953 Jadi Hari Lahir, Klaim Sudah Dibahas Bersama Pakar Sejarah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal