MK Tolak Gugatan Gaji Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dibayar Pakai APBN

Danandaya Arya Putra
Ilustrasi sidang MK. (Foto: MPI)

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan bernomor 135/PUU-XXI/2023 pengujian materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Gugatan itu diajukan dua dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni Teguh Satya Bhakti dan Fahmi Bachmid. 

Dalam putusannya, MK menolak gaji dosen kampus swasta dibayarkan menggunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang, Jumat (29/11/2024). 

Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah mengatakan, alokasi anggaran PTS digunakan untuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Pemerintah menempatkan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sejumlah PTS tertentu. 

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Beleid itu pada pokoknya menyatakan yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN. 

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
14 jam lalu

Ustaz Abi Amir Faishol Ungkap Keistimewaan Masjid Al-Hurriyah yang Dibangun MNC Group

2 hari lalu

Realisasi Anggaran Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp415,8 Triliun per Akhir Oktober 2026

2 hari lalu

Pembiayaan Utang Pemerintah Tembus Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

3 hari lalu

Rp945,2 Triliun Siap Dikucurkan di 2 Bulan Terakhir 2026, Suahasil Minta K/L Gaspol Belanja

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal