JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dengan nomor perkara 69PUU-XXI/2023 atas gugatan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Gugatan itu terkait masa jabatan ketua umum partai politik (parpol).
Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 7 hakim konstitusi yakni Guntur Hamzah, Wahiduddin adams, Manahan MP, Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P Foekh.
"Amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ucap Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Diketahui, gugatan itu diajukan oleh warga Nias Eliadi Hulu dan warga Yogyakarta Saiful Salim agar masa jabatan ketua umum parpol dibatasi hanya 2 periode. Kemudian satu periode diperbolehkan menjabat selama 5 tahun.
Sementara itu, Hakim MK, M Guntur Hamzah menerangkan pemohon I dan II sebagai perorangan warga Negara Indonesia memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota salah satu partai politik. Dengan adanya pasal tersebut, pemohon tidak bisa mengembangkan karier politiknya dan berpotensi kehilangan hak dipilih sebagai ketua umum parpol.
"Dengan tidak adanya pengaturan pembatasan periodisasi yang dimaksud, Pemohon I dan Pemohon II berpotensi kehilangan hak untuk dipilih sebagai ketua umum sebuah partai politik," ucap Guntur dalam persidangan.
Tetapi MK menilai belum ada langkah-langkah yang konkret terkait keinginan kedua pemohon untuk bergabung dalam organisasi partai politik. Sebab norma undang-undang yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang merupakan ketentuan berkenaan dengan pergantian struktur kepengurusan partai politik yang didasarkan pada AD dan ART partai politik.
"Pemilihan pengurus partai politik di setiap tingkatan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam AD dan ART partai politik. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitannya ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011," katanya.