"Masalahnya bukan terletak pada aturan, yang sebenarnya sudah diperketat oleh Indonesia, melainkan pada dugaan manipulasi yang terus terjadi serta penegakan hukum yang lemah," kata Wu.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian MSCI adalah keakuratan data saham beredar di publik atau free float. Istilah ini merujuk pada porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh investor di pasar.
Ketidakjelasan struktur kepemilikan dan keraguan terhadap data free float dapat memengaruhi penilaian investor terhadap likuiditas serta keterwakilan suatu saham dalam indeks. Karena itu, transparansi kepemilikan menjadi faktor penting untuk memastikan data pasar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
MSCI menilai, penerbitan aturan baru saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Otoritas pasar modal juga perlu membuktikan penerapannya secara konsisten, antara lain melalui penyelidikan transaksi mencurigakan, pengungkapan pemilik manfaat sebenarnya, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
Kekhawatiran itu sebelumnya juga disampaikan dalam sejumlah pertemuan antara MSCI dan pejabat Indonesia di New York serta Jakarta. Dalam salah satu pertemuan pada 31 Agustus 2026, seorang eksekutif senior MSCI disebut menekankan pentingnya mekanisme pencegahan manipulasi pasar yang memiliki daya gentar kuat.