Dedi menambahkan, langkah hukum ini juga merupakan bagian dari amanah Ketua MUI Solo sebelumnya yang telah meninggal dunia dan sempat menyoroti isu yang sama terkait transparansi produk makanan.
“Kami ingin pelaporan ini diproses tuntas. Bila terbukti ada pelanggaran, maka sanksi hukum dan administratif harus ditegakkan, termasuk kemungkinan penutupan usaha,” katanya.
Menurut Dedi, laporan ini juga merupakan bentuk edukasi hukum bagi pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi produk. Dia menilai keterbukaan soal status halal dan nonhalal bukan sekadar formalitas, tapi menyangkut hak konsumen yang dilindungi undang-undang.
“Kalau produknya nonhalal, ya cantumkan dengan jelas. Kalau halal, harus ada sertifikat resmi. Jangan membuat masyarakat bingung apalagi sampai merasa tertipu,” ucap Dedi.
Dia juga mengajak masyarakat yang merasa pernah mengalami hal serupa untuk berani menyuarakan kebenaran.
Dedi berharap aparat penegak hukum serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. Dia menyebut sebelumnya sempat ada laporan serupa, namun diabaikan karena pelapornya bukan pelanggan langsung.
“Kami ingin laporan ini diproses sesuai hukum agar memberi efek jera dan mencegah kasus serupa terjadi di tempat lain,” katanya.