“Kita ingin kepemimpinan NU ke depan terutama di tanfidziyah gabungan antara election dan selection. Tidak election murni, tidak sistem pemilihan murni tapi tidak ada seleksi,” ujarnya.
Menurut Zulfa, mekanisme tersebut diharapkan dapat menjaga keselarasan antara Tanfidziyah sebagai unsur pelaksana kebijakan dan Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi di NU.
“Tanfidziyah itu pada hakikatnya adalah pelaksana dari segala kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Syuriyah. Dia tidak boleh kemudian tidak searah, tidak seiring dengan Syuriyah. Dengan sistem penunjukan AHWA maka supremasi Syuriyah akan sangat kuat,” katanya.
Zulfa juga menyoroti dinamika pemilihan Ketua Umum PBNU yang dinilai berpotensi memunculkan praktik tidak sehat apabila dilakukan melalui pemilihan langsung.
“Kami berharap ke depan Muktamar tidak perlu lagi ada yang disebut karantina atau penculikan sana-sini, sehingga ke depan NU ketika bermuktamar betul-betul teduh dan kemudian akan terpilih pemimpin yang betul-betul diinginkan baik oleh Tanfidziyahnya maupun Syuriyahnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, mekanisme pemilihan langsung juga dikhawatirkan membuka peluang intervensi dari pihak eksternal.
“Orang menyebut mungkin ada intervensi pihak lain eksternal atau apapun, termasuk ada guyonan karena isi tasnya. Tetapi kemudian itu tidak diinginkan oleh masyayikh, ulama-ulama yang ada dalam Syuriyah dan AHWA,” paparnya.