Dalam pelaksanaan, pegawai harus memenuhi kewajiban hari dan jam kerja dalam 1 minggu. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden No. 21/2023, yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan akumulasi jam kerja sebanyak 37,5 jam tidak termasuk jam istirahat.
Tak cuma itu, setiap pegawai wajib melaporkan hasil kinerja hariannya saat melaksanakan WFA, serta harus menjamin pencapaian target kinerja, efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kebijakan WFA diambil untuk mengurangi potensi lonjakan masyarakat pada saat musim libur Lebaran 2025. Ia berharap kebijakan ini membuat para ASN yang hendak mudik untuk melakukan perjalanan lebih awal.
"Ini harapannya adalah kita bisa memulai distribusi mobilitas menjelang mudik lebaran lebih dulu, H-7. Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan work from anywhere atau flexible work arrangement," ucapnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).