JAKARTA, iNews.id - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulse), Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, jabatan amanat rakyat yang tidak dikhianati untuk kepentingan pribadi.
Firli mengaku tidak bosan mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, untuk tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik. Sebab, jabatan itu diamanatkan oleh rakyat.
"Jabatan adalah amanat rakyat, jangan dikhianati hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu," kata Firli di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021).
Firli juga menyayangkan perbuatan Nurdin Abdullah. Padahal, mantan Bupati Bantaeng ini selama ini dikenal masyarakat antikorupsi.
Bahkan, Nurdin pernah mengantongi penghargaan antikorupsi. Dia juga pernah meraih penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman pada 2017. Namun penghargaan tersebut seharusnya menjadi amanah Nurdin.
"Beberapa lembaga masyarakat juga telah menyematkan penghargaan, yang seharusnya itu dijadikan amanah oleh yang bersangkutan," kata Firli.
Menurut dia, korupsi tak semata soal kerugian keuangan negara. Tetapi juga, berkaitan praktik penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.
"Penerimaan uang oleh Gubernur bukan hanya bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik, tetapi juga melanggar aturan yang berlaku," ucapnya.