Dalam kondisi tersebut, Presiden secara fisik mungkin tetap dapat menjalankan aktivitas pemerintahan. Namun, apabila terbukti kewenangan konstitusionalnya terhambat akibat penguasaan informasi secara ilegal, situasi itu dapat dikaji sebagai bentuk kelumpuhan fungsional.
Meski demikian, Nasaruddin mengingatkan penerapan delik makar tidak bisa hanya didasarkan pada besarnya jumlah korban penyadapan atau luasnya sasaran operasi.
Penyidik harus membuktikan adanya niat jahat khusus untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan serta permulaan pelaksanaan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP baru.
Selain itu, harus terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan penyadapan dan terhambatnya pelaksanaan kewenangan Presiden.
"Penyidik/Penuntut Umum harus menunjukkan bukti riil bahwa penyadapan tersebut benar-benar digunakan sebagai instrumen gertakan atau tekanan yang melumpuhkan eksekusi kebijakan strategis," tulisnya.