Sebaliknya, apabila penyadapan hanya mengakibatkan kebocoran informasi atau persoalan politik tanpa memengaruhi kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, Nasaruddin menilai perkara tersebut lebih tepat ditangani melalui ketentuan UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, atau tindak pidana jabatan dan penyalahgunaan wewenang.
Dia menegaskan penegakan hukum dalam perkara ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencampuradukkan kejahatan terhadap keamanan negara dengan perbedaan pandangan politik.
Menurut Nasaruddin, hukum pidana makar harus diterapkan berdasarkan bukti adanya ancaman nyata terhadap penyelenggaraan negara, bukan untuk membatasi kritik maupun kebebasan politik warga negara.
Dengan demikian, pembuktian mengenai tujuan, pola operasi, penggunaan hasil penyadapan, serta dampaknya terhadap kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah dugaan penyadapan massal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.