JAKARTA, iNews.id - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Nasaruddin Umar menilai kasus penyadapan ilegal terhadap lebih dari 6.000 nomor telepon yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri berpotensi berkembang menjadi tindak pidana makar. Hal itu dapat terjadi apabila penyidik mampu membuktikan adanya tujuan sistematis untuk melumpuhkan kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, dugaan penyadapan yang juga menyasar sejumlah menteri, pimpinan partai politik, akademisi, jurnalis, hingga pejabat internal Polri itu perlu dilihat lebih dari sekadar pelanggaran privasi. Nasaruddin menilai perkembangan penyidikan kasus tersebut menarik karena mulai mengarah pada pendalaman pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
"Jika dikaitkan dengan sangkaan pasal-pasal dalam penetapan tersangka dan sejumlah fakta publik di media, maka hal demikian penting untuk dikaji dan dianalisis dalam perspektif hukum," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, pada awal penyidikan, para tersangka dijerat sejumlah pasal. Di antaranya Pasal 258 KUHP baru terkait tindakan mendengarkan, merekam, atau membelokkan transmisi informasi elektronik secara ilegal, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai pengrusakan, pemindahan, atau penghapusan informasi elektronik.
Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah beredarnya dokumen berisi daftar lebih dari 6.000 nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Daftar tersebut dilaporkan mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, akademisi, jurnalis, pengusaha, hingga pimpinan institusi kepolisian.